Presiden Akan Sikat Judi Online, Perputaran Uang Selama 2023 Mencapai Rp 327 T

JAKARTA - Presiden Jokowi mengambil langkah tegas untuk membasmi praktek judi online yang sudah sangat meresahkan. Presiden membentuk satgas atau satuan tugas untuk menyikat praktek judi online di tanah air.
Kamis (18/4/2024), Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat ini khusus membahas soal praktek judi online yang makin meresahkan.
Rapat dihadiri Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menteri Sekretaris Negara Pratikno,
Selain itu, hadir juga Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.

Usai rapat, Budi Arie mengungkapkan bahwa Presiden memutuskan untuk membentuk satgas judi online. Kata Budi Arie, ditargetkan minggu depan, satgas ini sudah bisa terbentuk.

“Keputusannya satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Ketua Umum Relawan ProJo ini menegaskan, praktek judi online di tanah air sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak rakyat kecil yang menjadi korban akibat kencanduan judi online.
“Tahun ini saja saya sampaikan di awal rapat 4 orang bunuh diri akibat judi online. Negara harus serius lah. Kita lihat seminggu lagi akan ada langkah-langkah dramatis yang dilakukan. Kalau perlu kita tangkap bandarnya,” tegasnya.

Namun untuk menyikat judi online, kata dia, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu keseriusan dari semua pihak. Kementerian dan lembaga harus bersinergi.
“Selama ini pemberantasan judi online dilakukan secara terpisah di berbagai kementerian dan embaga. Makanya penanganannya sedikit kurang efektif,” ungkap Budi Arie.

Dia bilang, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah melakukan pemblokiran alamat web judi online. Namun, aliran uangnya masih bisa mengalir karena tidak ada pemblokiran yang bisa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Misalnya kan tugas kita takedown doang, duitnya lari ke mana? Nah, Pak OJK bisa blokir tuh rekening. Namun, membuka atau membekukan rekening kan nggak bisa, mesti aparat penegak hukum. Makanya mesti kerjanya tuh holistik, komprehensif,” jelas Budi Arie.

Budi Arie juga mengungkapkan putaran uang judi online di Indonesia menyentuh angka Rp 327 triliun selama tahun 2023. Angka ini merupakan hitung-hitungan dari PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan).

Tadi dibahas menurut data PPATK sekitar Rp 327 triliun perputaran uangnya ya. Itu rupiah. Itu di Indonesia saja,” beber Budi Arie.
Seperti apa komposisi satgas tersebut? Kata dia, satgas judi inline terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga. Mulai dari aparat penegak hukum semacam Polri, Kejaksaan Agung, hingga lembaga-lembaga yang berhubungan dengan keuangan seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga PPATK.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan sudah melakukan pemblokiran 5.000 rekening dari awal tahun 2024 hingga Maret 2024. Namun, menurutnya hal itu belum belum cukup untuk melakukan pencegahan aktivitas judi online.

“Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, di lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank. Sehingga ada yang perlu pendalaman dan penelusuran rekening bank. Termasuk apabila dilakukan pemindahan buku dan lain-lain,” terang Mahendra Siregar.

Sehingga, tambah dia, diperlukan penyelesaian secara menyeluruh melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. “Bukan berarti sekarang yang dilakukan itu efektif atau tidak, tapi setelah itu apalagi? Karena kan persoalan dasarnya kita lihat sendiri belum terselesaikan menyeluruh,” aku Mahendra.
Terpisah, anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mendukung upaya Presiden membentuk satgas judi online. Menurut Trimedya, judi online sudah sangat meresahkan masyarakat. Sebab, korbannya bukan cuma masyarakat kelas atas, tapi juga kelas bawah.

“Pertama kita setuju, tapi yang penting ada keseriusan. Karena memang bisnis judi online ini sudah sangat merajalela. Korbannya masyarakat kelas atas dan bawah,” ucap Trimedya, Kamis (18/4/2024).
Dia berharap satgas judi online segera terbentuk. Agenda dan ketua satgasnya segera dipilih. Mengingat, roda pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya menyisakan kurang dari setahun.

“Apakah masih memungkinkan membentuk satgas kaya gini. Apa akan diikuti pemerintahan yang akan datang. Jadi itu pertanyaan dasarnya. Toh, judi online ini melibatkan beking dari berbagai kalangan. Karena keuntungannya luar biasa,” imbuh dia.

Kendati demikian, menurut politisi PDIP itu, tidak ada kata terlambat dalam berbuat kebaikan. Dia juga berjanji akan menanyakan kepada mitra kerja Komisi III perihal intruksi Presiden ini.
“Urusan ini kan sangat bersentuhan dengan kepolisian. Nanti setelah reses, akan kami tanyakan kepada Kapolri sejauh mana implementasi dari arahan Presiden ini,” pungkas dia.